Oketrends.com – Indonesia menghadapi risiko kekeringan berkepanjangan akibat fenomena El Niño dengan intensitas sangat kuat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan awal musim hujan 2026/2027 mundur di sebagian besar wilayah Indonesia. Kondisi tersebut juga berpotensi memperpanjang kemarau dan memengaruhi ketersediaan air. Karena itu, pemerintah perlu mengantisipasi dampaknya terhadap pangan, kesehatan, lingkungan, dan aktivitas masyarakat.
BMKG menyampaikan prediksi tersebut dalam konferensi pers mengenai musim hujan di Gedung MHEWS BMKG, Jakarta, pada Selasa, 22 September 2026. Berdasarkan prakiraan BMKG, sebanyak 529 Zona Musim (ZOM) atau 61,08 persen wilayah Indonesia mengalami kemunduran awal musim hujan. Fenomena El Niño yang sangat kuat dan Indian Ocean Dipole (IOD) turut mengurangi curah hujan. Akibatnya, sejumlah wilayah berisiko mengalami musim hujan yang lebih pendek daripada kondisi normal.
El Niño Sangat Kuat, Kekeringan Berpotensi Berlanjut
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menjelaskan perkembangan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik menunjukkan penguatan El Niño. Pada akhir Agustus 2026, anomali suhu permukaan laut wilayah Nino3.4 mencapai +2,83. Sementara itu, indeks ENSO periode Juli–Agustus–September 2026 mencapai +2,63. Angka tersebut mengindikasikan fenomena El Niño dengan intensitas sangat kuat.
Di Samudra Hindia, BMKG mencatat indeks IOD Agustus sebesar +0,376. Fenomena tersebut berpeluang memasuki fase positif hingga akhir tahun. Menurut Faisal, kombinasi El Niño dan IOD dapat memperparah kekeringan di sebagian besar wilayah Indonesia. Kondisi ini juga berpotensi menunda kedatangan musim hujan sekaligus memperpendek durasinya.
“Di perkirakan El Nino akan berlangsung bisa saja sampai kuartal pertama tahun depan dan kemudian terjadi La Nina pertengahan tahun depan,” ujar Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu saat menyampaikan hasil pembahasan DEN di Istana Merdeka.
Mari mengingatkan pemerintah agar menyiapkan langkah antisipasi berdasarkan data dan prakiraan cuaca. Pemerintah perlu mengenali daerah yang berpotensi mengalami kekeringan agar dapat menentukan tindakan sesuai kondisi setempat. Langkah tersebut mencakup penggunaan pompa air, pengaturan waktu tanam, dan penundaan penanaman jika kondisi tidak memungkinkan. Selain itu, pemerintah perlu mengantisipasi potensi banjir dan bencana lain ketika pola cuaca berubah.
Mayoritas Wilayah Diprediksi Mengalami Musim Hujan Mundur
Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan menjelaskan bahwa awal musim hujan tidak berlangsung serentak di seluruh Indonesia. BMKG memperkirakan sebagian wilayah mulai memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026. Pada November, sebanyak 185 ZOM atau 24,66 persen wilayah diperkirakan mulai mengalami musim hujan. Selanjutnya, sebanyak 266 ZOM atau 17,31 persen wilayah diprediksi memasuki musim hujan pada Desember.
Wilayah yang berpotensi memasuki musim hujan pada November mencakup sebagian Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Periode tersebut juga meliputi sebagian Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), serta sebagian kecil Nusa Tenggara Timur (NTT). Selain itu, sebagian Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat bagian utara, dan Papua Selatan juga termasuk dalam perkiraan tersebut.
Sementara itu, musim hujan pada Desember diperkirakan menjangkau sebagian Lampung dan sebagian besar Jawa. Wilayah lain mencakup sebagian Kalimantan Selatan, sebagian besar Bali, NTB, dan NTT. BMKG juga memperkirakan sebagian besar Sulawesi, sebagian Maluku Utara, Maluku, serta Papua Selatan bagian selatan mulai memasuki musim hujan pada periode tersebut.
Jika dibandingkan dengan rata-rata klimatologis, sebanyak 529 ZOM atau 61,08 persen luas daratan Indonesia mengalami kemunduran awal musim hujan. Sebaliknya, hanya 11 ZOM atau 1,12 persen luas daratan yang diperkirakan mengalami musim hujan lebih awal. Adapun 26 ZOM atau 2,15 persen luas daratan diprediksi memasuki musim hujan sesuai jadwal normal.
Meski datang lebih lambat, musim hujan 2026/2027 umumnya memiliki sifat normal. BMKG memperkirakan kondisi tersebut terjadi pada 510 ZOM atau 69,76 persen luas daratan Indonesia. Namun, sebanyak 147 ZOM atau 18,55 persen luas daratan berpotensi mengalami hujan lebih basah. Sebaliknya, 42 ZOM atau 11,69 persen diprediksi mengalami kondisi lebih kering daripada normal.
Puncak Musim Hujan Berlangsung pada Desember hingga Februari
BMKG memperkirakan puncak musim hujan 2026/2027 berlangsung pada Desember 2026 hingga Februari 2027. Pada Desember 2026, sebanyak 155 ZOM atau 36,94 persen luas daratan Indonesia diprediksi mencapai puncak musim hujan. Kemudian, Januari 2027 mencakup 162 ZOM atau 25,68 persen luas daratan. Sementara itu, Februari 2027 diperkirakan mencakup 190 ZOM atau 16,79 persen luas daratan Indonesia.
Pada Desember 2026, puncak musim hujan di perkirakan terjadi di sebagian besar Sumatera dan Kalimantan. Wilayah lainnya meliputi sebagian Sulawesi Utara, pesisir selatan Gorontalo, serta sebagian kecil Sulawesi Tengah. BMKG juga memperkirakan kondisi tersebut terjadi di sebagian besar Sulawesi Barat dan sebagian kecil Maluku. Selain itu, wilayah Papua Barat Daya bagian barat, sebagian kecil Papua Barat, Papua bagian utara, Papua Tengah bagian timur, dan Papua Selatan bagian barat masuk dalam perkiraan.
Selanjutnya, puncak musim hujan pada Januari 2027 di prediksi terjadi di Riau bagian selatan dan Kepulauan Riau bagian tengah. Wilayah lain mencakup sebagian kecil Jambi, Bengkulu bagian utara, Kepulauan Bangka Belitung, serta Sumatera Selatan bagian barat. BMKG juga memasukkan Lampung bagian utara dan sebagian Jawa dalam perkiraan tersebut. Selain itu, wilayah Bali bagian tengah, NTB bagian barat, sebagian NTT, serta beberapa wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, dan Papua juga berpotensi mengalami puncak musim hujan pada Januari.
Sementara itu, puncak musim hujan pada Februari 2027 di perkirakan terjadi di Lampung bagian tengah dan sebagian besar Jawa. Wilayah lain mencakup sebagian besar Bali, sebagian NTB, serta sebagian besar NTT. BMKG juga memperkirakan kondisi tersebut meliputi Sulawesi Barat bagian selatan, sebagian Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara bagian selatan. Selain itu, sebagian Maluku dan sebagian besar Pulau Papua masuk dalam perkiraan puncak musim hujan Februari.
BMKG turut memperkirakan durasi musim hujan di banyak wilayah akan lebih pendek daripada biasanya. Sebanyak 482 ZOM atau 51,90 persen luas daratan Indonesia di prediksi mengalami musim hujan yang lebih singkat. Sebaliknya, 60 ZOM atau 8,58 persen luas daratan berpotensi mengalami musim hujan lebih panjang. Sementara itu, 40 ZOM atau 5,06 persen luas daratan di perkirakan memiliki durasi musim hujan sesuai kondisi normal.
Kekeringan Meluas, Hari Tanpa Hujan Capai 131 Hari
Direktur Perubahan Iklim BMKG A. Fachri Radjab menjelaskan bahwa kekeringan menjadi salah satu indikasi dampak El Niño. Berdasarkan pemantauan perkembangan musim, sebanyak 556 ZOM atau 61,91 persen luas daratan Indonesia masih mengalami musim kemarau. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemarau masih mencakup wilayah yang luas. Karena itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengelola sumber daya air secara cermat.
Data pemantauan BMKG juga menunjukkan sejumlah titik pengamatan mengalami hari tanpa hujan (HTH) selama lebih dari 60 hari. Kondisi tersebut tersebar di 25 provinsi. Wilayah Bantul mencatat periode HTH terpanjang, yakni 131 hari atau lebih dari empat bulan. Fachri juga menjelaskan bahwa El Niño 2026 memicu periode kemarau di beberapa ZOM yang biasanya mengalami hujan sepanjang tahun.
Pemerintah Di minta Menjaga Produksi dan Harga Pangan
Menghadapi risiko kekeringan, Mari Elka Pangestu meminta pemerintah mengantisipasi gangguan produksi pertanian. Menurutnya, pemerintah perlu menggunakan data cuaca untuk menentukan langkah sesuai kondisi setiap daerah. Penggunaan pompa air, pengaturan jadwal tanam, dan penundaan penanaman dapat menjadi bagian dari langkah tersebut. Dengan demikian, petani dapat menyesuaikan kegiatan pertanian dengan ketersediaan air.
Selain produksi, pemerintah perlu menjaga pasokan dan stabilitas harga pangan. Mari menekankan pentingnya ketersediaan stok cadangan, terutama beras, serta distribusi yang tepat sasaran. Pemerintah juga dapat menggelar operasi pasar apabila di perlukan untuk meredam tekanan harga. Langkah ini penting karena kejadian El Niño kerap di ikuti kenaikan harga pangan.
“Ini sangat penting untuk menjaga harga pangan dan ketersediaan pangan, dengan menjaga stok cadangan pangan terutama beras, dan melakukan distribusi yang tepat dan melakukan operasi pasar bilamana di perlukan,” ujar Mari.
BMKG juga merekomendasikan penyesuaian jadwal tanam dan penggunaan varietas tanaman dengan siklus tanam lebih pendek. Petani perlu memperkuat pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT). Selain itu, masyarakat perlu menghemat penggunaan air hujan dan meningkatkan kapasitas penampungan air rumah tangga. Pengelola waduk juga perlu mengatur aliran masuk, elevasi waduk, dan pelepasan air secara proporsional untuk operasional pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
Faisal mengimbau pemerintah daerah dan pemangku kepentingan mengidentifikasi potensi cekungan air tanah serta lokasi sumur bor. Pemerintah juga perlu mengoptimalkan pengelolaan drainase dan konservasi air secara berkelanjutan. Dengan langkah tersebut, daerah dapat mempersiapkan sumber air untuk menghadapi periode kering. Namun, pelaksanaannya perlu menyesuaikan potensi dan kondisi masing-masing wilayah.
Antisipasi Karhutla dan Gangguan Kesehatan
Selain kekeringan, Dewan Ekonomi Nasional turut membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Salah satu langkah yang menjadi perhatian ialah pengairan kembali lahan gambut untuk mengurangi risiko kebakaran. Mari juga meminta pemerintah memperhatikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak asap. Langkah tersebut penting terutama bagi wilayah yang mengalami paparan asap cukup parah.
Mari menyebut enam wilayah perhatian, yakni tiga provinsi di Kalimantan, Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau. DEN menyarankan pemerintah memperkuat layanan kesehatan di wilayah terdampak. Pembagian masker juga menjadi salah satu langkah yang dapat membantu mengurangi dampak asap terhadap masyarakat. Selain itu, pemerintah perlu menyiapkan respons terhadap kondisi kualitas udara yang tidak sehat dalam waktu panjang.
BMKG turut merekomendasikan kesiapan fasilitas kesehatan untuk menghadapi potensi peningkatan penyakit. Pemerintah perlu mengantisipasi demam berdarah dan penyakit yang berkaitan dengan genangan setelah hujan atau banjir. Masyarakat juga perlu melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan larvasidasi. Selanjutnya, pengelolaan sirkulasi udara ruangan perlu menyesuaikan kondisi kelembapan selama musim hujan.
BMKG Minta Masyarakat Mengikuti Informasi Resmi
BMKG mengingatkan seluruh pihak agar tetap mewaspadai kekeringan dan karhutla, terutama selama September–Oktober. Pada saat yang sama, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan sistem drainase untuk menghadapi potensi banjir. Kesiapan evakuasi juga penting untuk mengantisipasi banjir dan tanah longsor saat awal maupun puncak musim hujan. Karena itu, persiapan perlu berlangsung sebelum cuaca ekstrem menimbulkan dampak lebih luas.
BMKG mengimbau kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat menggunakan prediksi musim hujan 2026/2027 sebagai acuan peringatan dini. Informasi tersebut dapat membantu berbagai pihak merancang dan menjalankan aksi antisipasi sejak awal. Untuk memperoleh arahan yang sesuai dengan kondisi iklim setempat, masyarakat dan instansi terkait dapat berkonsultasi dengan kantor BMKG terdekat. Dengan demikian, rencana penanganan dapat menyesuaikan kebutuhan setiap wilayah.
BMKG juga mengajak masyarakat mengakses informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi melalui saluran resminya. Langkah ini membantu masyarakat menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Informasi yang keliru berpotensi menimbulkan keresahan dan kepanikan publik. Oleh karena itu, masyarakat perlu memeriksa sumber informasi sebelum membagikannya kepada orang lain
Informasi dan artikel menarik lainnya dapat di baca melalui Oketrends.com. (Ell/*)
Komentar