China Terapkan Aturan Keras, Keluarga Pejabat Dilarang Berbisnis di Wilayah Kekuasaan

OKETRENDS.COM – Pemerintah China menerapkan aturan tegas untuk mencegah konflik kepentingan di lingkungan birokrasi. Melalui kebijakan yang dikenal sebagai Shanghai Model, pemerintah melarang keluarga inti pejabat menjalankan bisnis swasta pada wilayah yang berada di bawah kewenangan pejabat tersebut. Karena itu, setiap pejabat harus menentukan satu pilihan tanpa pengecualian.

Apabila keluarga tetap ingin mempertahankan usahanya, pejabat wajib melepaskan jabatan yang diemban. Sebaliknya, jika pejabat ingin tetap menduduki posisinya, keluarga harus menghentikan kegiatan usaha yang melanggar ketentuan. Dengan demikian, pemerintah tidak memberikan ruang kompromi terhadap potensi konflik kepentingan.

Sasaran Aturan

Kebijakan ini menyasar anggota keluarga inti pejabat senior. Aturan tersebut mencakup istri atau suami, anak, hingga menantu. Selain itu, pemerintah mengawasi hubungan keluarga agar tidak memengaruhi proses pengambilan keputusan di lingkungan pemerintahan.

Aturan ini juga berlaku bagi pejabat pada berbagai tingkatan. Pemerintah menerapkannya kepada kepala departemen balai kota, pimpinan tingkat distrik, serta aparat penegak hukum di lingkungan kejaksaan dan pengadilan. Oleh sebab itu, cakupan kebijakan tersebut menjangkau banyak sektor strategis.

Larangan Berbisnis di Wilayah Kekuasaan

Pemerintah melarang keluarga pejabat menjalankan usaha di wilayah atau yurisdiksi tempat pejabat bertugas. Larangan tersebut bertujuan menghilangkan peluang penyalahgunaan wewenang. Selain itu, kebijakan ini mencegah munculnya keuntungan bisnis yang berasal dari pengaruh jabatan.

Fokus Mencegah Korupsi dan Nepotisme

Pemerintah China merancang Shanghai Model untuk memutus praktik korupsi sejak awal. Kebijakan ini mengurangi peluang terjadinya suap maupun perdagangan pengaruh yang melibatkan anggota keluarga pejabat. Karena itu, pemerintah berharap proses pelayanan publik berjalan lebih transparan.

Di sisi lain, aturan tersebut juga bertujuan menghapus praktik nepotisme dalam birokrasi. Pemerintah ingin memastikan setiap pejabat menjalankan tugas untuk kepentingan masyarakat, bukan demi memperkaya keluarga atau lingkaran kekuasaan. Dengan begitu, integritas penyelenggaraan pemerintahan dapat terus terjaga.